Diskontinuitas Peradaban, Kesunyian Epigrafis dan Politik Warisan Identitas di Sumatera Selatan
Jika historiografi Jawa dibaca secara panjang tampak adanya pola kontinuitas dan pewarisan memori politik dari satu pusat kekuasaan ke pusat kekuasaan berikutnya. Namun, kontinuitas tersebut tidak boleh dipahami sebagai garis lurus tanpa putus. Ia lebih tepat dipahami sebagai proses pewarisan simbol, legitimasi, genealogis, institusi dan ingatan politik yang terus-menerus ditafsirkan kembali oleh penguasa pada zaman berikutnya. dalam rangkaian sejarah Jawa, kita mengenal perkembangan dari Medang/Mataram Kuno, Kadiri, Singhasari, Majapahit, Demak, Pajang hingga Mataram Islam. Antara satu kekuasaan dan kekuasaan berikutnya memang terdapat perubahan dinasti, agama, wilayah kekuasaan, bahkan struktur politik. Akan tetapi, masa lampau tidak sepenuhnya dihapus. Sebaliknya, kerajaan-kerajaan berikutnya justru berusaha menempatkan dirinya dalam hubungan dengan masa lalu.
Hal itu sangat jelas dalam historiografi Mataram. Babad Tanah Jawi, misalnya, berusaha menghubungkan Mataram dengan Pajang, Demak dan pada akhirnya Majapahit. Dalam tradisi tersebut, Majapahit tetap menjadi sumber legitimasi simbolik, bahkan ketika struktur politik dan agama Jawa telah berubah secara fundamental. Dengan demikian, apa yang disebut “kontinuitas Jawa” sesungguhnya adalah kontinuitas memori dan legitimasi, bukan kesinambungan negara secara administratif. Di sinilah muncul persoalan yang menarik ketika fenomena tersebut dibandingkan dengan Sriwijaya.
Sriwijaya merupakan salah satu entitas politik maritim terpenting dalam sejarah Asia Tenggara. Bukti epigrafis dari abad ke-7, terutama prasasti-prasasti di Sumatera Selatan dan Bangka, serta sumber Tiongkok, India dan Arab menunjukkan keberadaan suatu kekuatan politik maritim yang dalam historiografi modern diidentifikasi sebagai Śrīvijaya. Penempatan pusat politiknya di Sumatera bagian tenggara, khususnya Palembang, bukan semata-mata hasil imajinasi historiografi modern. George Cœdès memang merumuskan kembali identitas Kedatuan Śrīvijaya pada 1918, tetapi penelitian arkeologis sesudahnya termasuk penelitian Pierre-Yves Manguin justru memberikan tambahan bukti mengenai pentingnya Sumatera Selatan dan Palembang dalam formasi politik tersebut. Dengan demikian, perlu dibuat pembedaan yang sangat penting Cœdès tidak “menciptakan” Sriwijaya ia melakukan rekonstruksi historiografis atas sebuah entitas politik yang sebelumnya tersebar dalam berbagai sumber dan istilah. Penelitiannya pada 1918 menghubungkan nama Śrīvijaya dalam prasasti dan berbagai berita asing yang sebelumnya belum dipahami sebagai bagian dari sejarah satu entitas yang sama.
Namun, persoalan yang jauh lebih menarik apakah Sriwijaya pernah ada. Bukti mengenai keberadaannya cukup kuat yaitu Prasasti Kedukan Bukit akta lahir Sriwijaya tahun 682 Masehi yang di temukan tahun 1920 oleh C.J. Batenburg. Persoalannya adalah Mengapa memori tentang nama “Sriwijaya” tidak menunjukkan kesinambungan yang sekuat memori Majapahit dalam historiografi Jawa? Pada titik ini terdapat sebuah fenomena yang patut disebut sebagai kesunyian memori historis dan sebelum itu tidak ada yang tahu bahkan periode Kerajaan-Kesultanan Palembang (1547-1823). Setelah periode kejayaan Sriwijaya, nama Śrīvijaya semakin jarang muncul dalam sumber lokal di Sumatera. Catatan mengenai kawasan tersebut kemudian lebih banyak muncul melalui nama dan entitas lain, termasuk Melayu Jambi, Dharmasraya, maupun berbagai penyebutan asing seperti San-fo-qi. Sumber Tiongkok bahkan masih menggunakan istilah San-fo-qi pada periode setelah serangan Chola yang menawan Datu Sri Sanggrama Wijayatunggawarman diduga Pemimpin Terakhir Sriwijaya, sehingga tidak tepat bila dikatakan bahwa seluruh keberadaan Sriwijaya tiba-tiba hilang tanpa jejak. Demikian pula prasasti Grahi tahun 1183 dan prasasti Padang Roco 1286 menunjukkan berkembangnya pusat kekuasaan Melayu dari Sungai Musi ke kawasan Batanghari–Dharmasraya.
Karena itu, narasi akademik yang lebih tepat bukan “Sriwijaya lenyap selama seribu tahun”, melainkan bahwa nama dan identitas Politik Kultural (Cultural Politics, Gabriel 1963) Sriwijaya mengalami diskontinuitas dalam memori masyarakat lokal dan terminologi politik yang dapat kita lacak secara tertulis. Perbedaan ini penting, Sebuah masyarakat dapat terus hidup sementara nama negaranya hilang dari ingatan. Dari segi populasi, jaringan perdagangan, bahasa, agama, ritual dan pemukiman yang mengalami perubahan tanpa mempertahankan nama Sriwijaya sebagai negara sebelumnya. Dalam kasus Pemerintahan Sriwijaya, justru inilah salah satu persoalan terbesar penelitian Sejarah Sumatera bagaimana menghubungkan kesinambungan masyarakat dan ruang geografis dengan perubahan nama serta struktur politik yang sudah hilang? Pierre-Yves Manguin sendiri menunjukkan bahwa penelitian Sriwijaya tidak hanya bergantung pada prasasti. Arkeologi Palembang termasuk juga dikaji bersama sumber sejarah, toponimi dan tradisi lisan yang masih hidup di kawasan tersebut. Dengan demikian, ketiadaan sebuah nama dalam dokumen sejauh ini (2026) tidak otomatis berarti hilangnya seluruh memori sosial kebudayaan tentang Kemegahan Sriwijaya. Akan tetapi, keadaan ini memang sangat berbeda dari Jawa.
Di Jawa, masa lalu berkali-kali ditulis ulang oleh penguasa berikutnya sebagai sumber legitimasi. Majapahit tetap hadir dalam konstruksi politik Demak dan Mataram, bahkan ketika hubungan genealogis yang dikemukakan oleh tradisi kebudayaan seluruhnya dapat dibuktikan secara historis. Dalam konteks ini, ingatan sejarah berfungsi sebagai alat legitimasi politik. Sriwijaya tidak mengalami proses pewarisan Memori Politik Kolektif di Sumatera Selatan. Inilah yang membuat kita harus berhati-hati terhadap fenomena “Sriwijayanisasi” identitas budaya kontemporer. Ketika pada masa modern, Sriwijaya kemudian dijadikan simbol utama kebudayaan Sumatera Selatan, kita sebenarnya sedang melihat sebuah proses baru. Masa lalu arkeologis diubah menjadi identitas budaya modern. Proses tersebut sah sebagai pembentukan kebudayaan kontemporer. Sebuah masyarakat berhak menjadikan Sriwijaya sebagai simbol kebanggaan daerahnya. Tetapi secara ilmiah harus dibedakan antara yang pertama Sriwijaya sebagai fakta Sejarah, kedua Sriwijaya sebagai konstruksi historiografi dan ketiga Sriwijaya sebagai identitas modern. Ketiga hal tersebut tidak boleh dicampuradukkan dengan hal yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara akademik.
Demikian pula berbagai busana adat Aesan Gede, tarian Gending Sriwijaya atau simbol yang sekarang diberi label “Sriwijaya” tidak otomatis merupakan kelanjutan langsung dari budaya abad ke-7 sampai ke-13. Tanpa sumber primer, bukti arkeologis, ikonografi atau kesinambungan tradisi yang dapat ditelusuri, produk budaya semacam itu lebih tepat disebut rekonstruksi atau kreasi budaya kontemporer yang terinspirasi oleh Sriwijaya, bukan warisan geneology Sriwijaya secara langsung. Persoalannya kemudian menjadi lebih sensitif ketika simbol Sriwijaya ditarik ke dalam klaim genealogis kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang paling mewakili penduduk asli dan menolak pendatang atas nama identitas. Bagaimana mungkin sebuah lagu dengan sejarah politik terkini yang penuh lika-liku justru menjadi simbol musik resmi pilihan bagi Provinsi Sumatra Selatan? Artikel Margaret J. Kartomi (1993), The Paradoxical and Nostalgie History of “Gending Sriwijaya” in South Sumatra, menjelaskan bahwa lagu Gending Sriwijaya diciptakan pada masa pendudukan Jepang untuk menyambut tamu resmi pada Agustus 1945. Tarian pengiringnya juga merupakan koreografi modern yang merujuk pada tradisi sebelumnya. Lagu tersebut kemudian ditetapkan sebagai musik resmi Sumatera Selatan pada 1950. Ini menunjukkan bahwa Gending Sriwijaya merupakan simbol identitas modern yang dibangun dengan mengacu pada kejayaan Sriwijaya, bukan bukti bahwa bentuk tariannya diwariskan tanpa putus sejak abad ke-7 atau ke-8. Dalam kajian sejarah budaya, proses semacam ini dapat didekati melalui konsep invented tradition atau tradisi yang dibentuk kembali. Bukan berarti budayanya palsu, melainkan hubungan dengan masa lampau dibentuk lalu perlu diuji secara kritis.
Identitas kontemporer dibawa mundur ke masa lampau untuk memperoleh legitimasi historis. Fenomena semacam ini sebenarnya bukan sesuatu yang tabu. Hampir semua masyarakat modern melakukan proses pencarian leluhur simbolik. Masa lampau dipilih, diseleksi, lalu ditafsirkan kembali sesuai kebutuhan identitas masa kini. Dalam ilmu Antropologi, persoalannya apakah proses tersebut boleh atau tidak, namun juga bagaimana kita harus bisa membedakan mitos identitas, memori kolektif dan fakta sejarah. Dengan perspektif demikian, Sriwijaya tidak perlu narasinya diperkecil, tetapi juga tidak perlu diglorifikasi secara berlebihan. Sriwijaya adalah fakta sejarah yang penting. Kota Palembang memiliki hubungan yang sangat kuat dengan perkembangan akhir Sriwijaya dan penelitian arkeologi terus memperkaya pemahaman kita mengenai pusat politik serta jaringan maritimnya. Sriwijaya juga merupakan entitas politik yang telah mengalami transformasi, perubahan pusat, perubahan nomenklatur dan akhirnya hilangnya nama tersebut dari penggunaan politik lokal yang sejauh ini dapat kita lacak. Justru karena itulah pendekatan yang paling ilmiah bukanlah menciptakan kesinambungan yang belum tentu terbukti, melainkan mengakui secara jujur adanya diskontinuitas.
Jawa memberikan contoh tentang bagaimana masa lalu terus-menerus diwariskan sebagai legitimasi. Sumatera Selatan memberikan contoh yang berbeda dulunya sebuah peradaban besar pernah berkembang disini, meninggalkan jejak arkeologis yang sangat penting, tetapi memori eksplisit mengenai nama dan identitas politiknya tidak diwariskan secara linear kepada masyarakat modern. Maka persoalan Sriwijaya bukan sekadar: “Siapa pewaris Sriwijaya?” Pertanyaan yang jauh lebih menarik justru: “Bagaimana sebuah peradaban dapat meninggalkan jejak material yang sangat besar, sementara nama, institusi politik, dan memori kolektifnya mengalami diskontinuitas dan bagaimana masyarakat modern kemudian membangun kembali identitasnya melalui masa lalu tersebut?”
Pertanyaan inilah yang membawa kajian Sriwijaya keluar dari romantisisme sejarah dan glorifikasi menuju historiografi kritis. Sriwijaya tidak perlu diwariskan melalui klaim keturunan untuk membuktikan kebesarannya. Sriwijaya sudah berbicara melalui prasasti, arkeologi, jaringan perdagangan, bahasa dan sumber-sumber asing. Yang justru perlu kita teliti adalah bagaimana manusia modern berbicara atas nama Sriwijaya saat ini..
@gustijhendra